2017-10-08

Foto Kahiyang Ayu dan Joko Widodo 

Goorkey.com, Medan - Saat meresmikan Jalan Tol di Sumatera Utara (Sumut), Presiden Joko Widodo meyebutkan bahwa sebentar lagi dirinya akan masuk menjadi keluarga besar Batak.

Hal ini lantaran putrinya, Kahiyang Ayu, akan menikah dengan Bobby Nasution pada November mendatang.

Bobby merupakan keturunan Batak.

"Saya akan sering sekali ke Sumatera Utara. Namun bukan karena hanya itu (Proyek infrastruktur) juga ada yang lain. Saya hampir jadi orang Batak sebentar lagi. Jadi keluarga besar Batak. Sudah tahu semuanya kan," ujar Jokowi seraya tertawa.

Saat temu pers ketika ditanyakan perihal dirinya menjadi keluarga besar Batak, Jokowi tersenyum dan mengatakan supaya menanyakannya kepada anaknya.

"Ada juru bicaranya, namannya Gibran," ujar Presiden Jokowi seraya tertawa lepas.

Diperkirakan Jokowi akan berkunjung kediaman calon besannya di Perumahan Bukit Hijau Regency, Taman Setia Budi (BHR Tasbi), Asam Kumbang, Medan, besok dalam rangkaian prosesi pernikahan putri semata wayangnya.

(Hendrik Naipospos/ Tribun Medan)

Pesawat tempur siluman F-35 adalah pesawat generasi kelima yang diminati beberapa negara. Jepang dan Korea Selatan telah membeli pesawat ini. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Australia juga akan diperkuat oleh F-35. AFP/Eric Piermont

Goorkey.com, Jakarta - Data sensitif mengenai pesawat tempur F-35 milik Australia dan program pesawat pengintai P-8 dicuri saat jaringan internet salah satu perusahaan subkontraktor pertahanan diretas hacker asal Cina. Australia membeli pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat pada saat pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbot.

Pemerintah Australia mengatakan para peretas Cina menggunakan alat yang menjadi ciri khas penjahat siber asal negeri itu, yang disebut sebagai China Chopper.

Perusahaan teknologi penerbangan yang memiliki sekitar 50 karyawan ini dijebol jaringan internetnya pada Juli tahun lalu. Menurut situs teknologi ZDNet,  Direktorat Sinyal Australia (ASD), yang merupakan lembaga keamanan siber nasional Australia, baru menyadari peretasan ini pada November tahun lalu.

Perwakilan ASD, Mitchell Clarke, mengatakan,”Sekitar 30 gigabita data sensitif yang termasuk dalam kategori akses terbatas menurut Peraturan Lalu Lintas Senjata Internasional (International Traffic in Arms Regulations) dicuri.” Dia mengatakan ini dalam sesi jumpa pers, Kamis, 12 Oktober 2017.

Clarke tidak menyebutkan nama subkontraktor yang menjadi korban peretasan. Namun dia mengatakan informasi sensitif itu mengenai pesawat tempur terbaru F-35 dan pesawat canggih pengintai dan pemburu kapal selam P-8. Dokumen lain yang juga dicuri hacker Cina adalah  diagram wireframe dari salah satu kapal terbaru angkatan laut Australia. Dokumen ini sangat strategis karena seorang bisa melihat zoom in hingga ke kursi kapten.

Hacker itu menggunakan sebuah alat yang disebut “China Chopper”, yang menurut pakar keamanan internet biasa digunakan oleh para hacker asal Cina. Para hacker ini mendapat  akses melalui internet.

Ditanya soal kebocoran informasi sensitif ini, Menteri Industri Pertahanan, Christopher Pyne, mengatakan informasi yang dicuri merupakan informasi komersil.

“Itu bukan informasi rahasia dan tidak berbahaya dalam konteks militer,” kata Pyne.

Pyne menambahkan Australia semakin menjadi target kejahatan siber belakangan ini. Apalagi negeri Kangguru itu sedang mengerjakan proyek kapal selam strategis dan ambisius senilai A$50 miliar atau setara sekitar Rp530 triliun.

Australia juga berencana membeli pesawat militer F-35A sebanyak 72 buah senilai A$17 miliar atau setara sekitar Rp180 triliun.

Saat ditanya siapa pelaku peretasan ini, Pyne enggan menjawab. Menurut dia, pemerintah Australia menggelontorkan beberapa triliun untuk meningkatkan kemampuan keamanan sibernya.

Selama ini, menurut media South China Morning Post, pemerintah negara-negara barat kerap menuding para peretas asal Cina melakukan pencurian informasi dan data rahasia industri, perusahaan dan militer. Ini digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kekuatan militer negeri Panda itu.

Informasi ini dibuka ke publik setelah beberapa hari lalu Asisten Menteri bidang Keamanan Siber, Dan Tehan, mengatakan ada 47 ribu insiden siber selama 12 bulan terakhir. Ini meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tehan mengungkapan pemerintah Australia merasa khawatir karena ada 734 serangan siber yang menargetkan sektor swasta strategis dan infrastruktur penting.

Pada tahun lalu pemerintah Australia lewat Cyber Security Centre juga mengungkapkan ada peretasan. Ini dilakukan lewat komputer utama Badan Meteorologi dengan cara menanamkan piranti lunak mata-mata. Peretas berhasil mencuri sejumlah dokumen. Saat itu, pemerintah Australia juga mengindikasikan hacker itu berasal dari Cina.

SOUTH CHINA MORNING POST | DWI NUR SANTI | TEMPO

President Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di White House di Washington, 15 Februari 2017. AP Photo

Goorkey.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri dari keanggotaan UNESCO karena menganggap badan PBB itu “terus-menerus bias anti-Israel”.  Langkah ini langsung diikuti Israel.

Kementerian Luar Negeri AS baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk keluar dari badan budaya, ilmiah dan pendidikan di bawah PBB ini. Selanjutnya AS memilih menjadi pengamat permanen. 

Baca: Korea Utara Genjot Propaganda Lawan AS

“Keputusan ini bukan hal yang ringan, dan mencerminkan kekhawatiran AS dengan naiknya tunggakan utang di UNESCO, ada kebutuhan fundamental untuk reformasi   organisasi, dan adanya bias anti-Israel yang berlanjut di UNESCO,” kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menambahkan "politisasi ekstrim" di tubuh organisasi ini telah menjadi "rasa malu yang kronis".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan persetujuannya lewat cuitan Twitter: “ Saya menyambut keputusan @realDonaldTrump untuk mengundurkan diri dari UNESCO. Saya telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk segera menarik diri dari UNESCO bersamaan dengan Amerika Serikat.”

AS berharap untuk tetap menjadi negara pengamat non-anggota, agar dapat menyumbangkan pendapat dan keahlian AS mengenai isu-isu seperti kebebasan pers dan melindungi warisan dunia, menurut Departemen Negara AS. Keputusan ini akan mulai berlaku pada akhir 2018.

Amerika Serikat membantu mendirikan UNESCO setelah Perang Dunia II, dengan tujuan memastikan perdamaian lewa kebebasan ide dan pendidikan.

Penarikan AS menandai langkah lain administrasi Trump untuk menjauhkan diri dari organisasi global. Sebelumnya, Trump telah memutuskan untuk keluar dari perjanjian Trans Pacific Partnership, yang berisi ketentuan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik.

THE INDEPENDENT | DWI NUR SANTI | TEMPO

(dari kiri) SIM card standar, Micro SIM card, dan Nano SIM card. ANTARA/Prasetyo Utomo

Goorkey.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan atau NIK mulai tanggal 31 Oktober 2017.

Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar. Hal ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan nasional single identity.

"Ini adalah salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa semua kita aman, karena orang-orang yang melakukan transaksi itu menipu, mudah kita deteksi," kata Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M Ramli di Lingkungan Kemenkominfo, Rabu, 11 Oktober 2017.

Adapun cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#. Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP–el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini.

"Registrasi ini akan berlaku bagi pelanggan baru maupun pelanggan existing dan juga untuk pelanggan pasca bayar," kata Ahmad M Ramli.

Surat tesebut menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam.

"Kalau kemudian menghadapi permasalahan bisa datang langsung ke gerai. Semua operator punya gerai dan punya mitra gerai," kata Ahmad M Ramli.

Ramli mengatakan batas akhir registrasi ulang kartu prabayar bagi lama pelanggan lama adalah 28 Februari 2018. "Ini bukan sesuatu yang sulit, jadi silahkan nanti mengikuti semua prosedur dengan benar," kata Ramli.

Tes CPNS 2017

Goorkey.com, Jakarta - Panitia Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2017 mengumumkan 61.730 pelamar yang lulus seleksi administrasi dan berhak melaju ke tahap seleksi selanjutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar atau Tes Kompetensi Dasar (SKD/TKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi CPNS Kementan yang diunggah pada laman https://cpns.pertanian.go.id, pelaksanaan SKD/TKD CAT dimulai tanggal 11-29 Oktober dan dilaksanakan di 20 lokasi di seluruh Indonesia.

Adapun jadwal 20 lokasi tersebut, yakni Bandung 16-19 Oktober, Banjarmasin 22-26 Oktober, Denpasar 23-29 Oktober, Gorontalo 12-15 Oktober, Jakarta 25-27 Oktober, Jambi 11-17 Oktober, Kendari 13-17 Oktober, Makassar 16-18 Oktober, Manado 19-21 Oktober, Mataram 11-15 Oktober, Medan 17-29 Oktober dan Padang 22-29 Oktober.

Kemudian, Palembang 16-23 Oktober, Palu 12-18 Oktober, Papua 18 Oktober, Pekanbaru 21-27 Oktober, Semarang 18-25 Oktober, Serang Banten 11-14 Oktober, Surabaya 20-24 Oktober dan Yogyakarta 16-19 Oktober.

Sebagaimana diketahui, 61 Kementerian/Lembaga (K/L) membuka lowongan penerimaan CPNS 2017 Tahap II dengan menyediakan total formasi sebanyak 17.928. Adapun formasi yang tersedia di Kementerian Pertanian sebanyak 475.

Total jumlah pelamar CPNS 2017 Tahap II sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada 25 September 2017 mencapai 1.295.925 orang.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK, Kamis, 15 Juni 2017. TEMPO/Aghniadi

Goorkey.com, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah menerima aliran dana dari proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Jika memang terbukti menerima aliran dana, Gamawan mengaku siap dihukum seberat-beratnya.

"Kutuk saya. Seluruh rakyat Indonesia (kutuk saya) kalau saya terima. Dunia-akhirat saya siap dihukum," katanya saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 9 Oktober 2017.

Gamawan hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Narogong. Kepada majelis hakim, Gubernur Sumatera Barat periode 2005-2009 tersebut mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp 48 juta.

Menurut Gamawan, uang tersebut hanyalah honor yang ia peroleh sebagai pembicara di sejumlah tempat. "Ada enam, tujuh, sampai 11 juta setiap kali tampil dan sudah dipotong pajak. Bahkan saya dikasih honor juga waktu berbicara di KPK dan itu saya tanda tangan yang mulia, ada kuitansinya dan resmi," ujarnya kepada majelis hakim, yang diketuai John Halasan Butar Butar.

Gamawan melanjutkan, setelah dituduh menerima uang proyek e-KTP, ia selalu membawa kuitansi penerimaan uang honor ke mana-mana. "Saya malu. Pulang kampung orang bertanya, 'Benarkah Pak Gubernur terima?' Sehingga saya harus tunjukkan bukti kuitansi ini. Insya Allah saya enggak terima," ucapnya.

Selain Gamawan, empat saksi lain yang hadir dalam persidangan adalah Presiden Direktur PT Astra Graphia Information Technology (AGIT) Yusuf Darwin Salim; staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri, Kristitan Ibrahim Moekmin; Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan; serta pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta. Sedangkan dua saksi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto serta Gubernur Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo, mangkir dalam persidangan ini.

Pada persidangan perkara kasus korupsi e-KTP sebelumnya, Kamis, 16 Maret lalu, Nama Gamawan Fauzi tercantum dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut menerima duit US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta dari proyek perkara e-KTP. Dalam persidangan tersebut, Gamawan juga menyatakan siap dikutuk Tuhan jika terbukti menerima duit dari proyek e-KTP.

TEMPO.CO

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget