2017-09-03
Twitter Facebook

September 09, 2017
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto.

Goorkey.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan ada 500 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017 untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 17.428.

"Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kurang pegawai," kata Menteri Asman Abnur di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 September 2017.

Ia merinci formasi untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 17.428 termasuk untuk  putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.

Terkait penerimaan CPNS ini, Menteri Asman juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap penipuan. Ia mengimbau agar pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan.

"Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS," ujarnya.

Ia menambahkan bagi pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus atau final, agar tidak lagi mendaftar pada putaran kedua. "Diingatkan, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya," ujarnya.

DEWI NURITA
Twitter Facebook

September 09, 2017

A virus and malware checker and remover for multiple devices

McAfee Total Protection helps to block malware and malicious downloads, and it scans your computer or mobile device to search out viruses and malware. Once the unwanted software is located, the program will quarantine it and either remove it right away, or ask your permission to remove it if there is some doubt over the suspicious program's use, location or reputation.
An anti-virus, a blocker and a shredder





McAfee Total Protection has numerous functions such as a virus checking function, blocking function and so forth. But, its most passive function is its web adviser feature. When you visit a website that the program considers to be risky, it gives you a warning via the software's popup system. Moreover, it gives you search rating checks, shows any related Firewall interactions, and provides information regarding any phishing or dangerous download attacks coming from the website you visited.

The anti-virus and anti-malware functions will guard against malicious software in real time, and it allows you to run scans manually to check for viruses, malware, unwanted programs, unneeded CPU (Central Processing Unit) hungry programs, bloatware and spyware. You may also schedule scans too. If you have biometric scanners on your device, then you may sign in with things such as face recognition and fingerprints as well as with passwords.

Security Software with a segmented navigation system

Simply click the tab or button for each corresponding tool. If you are unsure what each tool does, then read the short description that on each panel that pops up when you click the tab/button. Or, use their free online support for more details. Finding things such as the McAfee Shredder is easy because there is a button for it. You press the button, locate the files you wish to shred, and start the process. Things such as File Lock work in a similar fashion, but the interface takes you on more of a journey to the point where utilizing it takes some getting used to.

There are various functions and associated warnings that are color-coded. For example, if you have not updated your software in a while, then the update button turns orange and eventually red when problem becomes more serious. The same is true if you turn of your Firewall, you will see a red popup on your PC or a red button on your mobile device. The red color indicates that the problem is serious and requires immediate action by the user.
A fair alternative to other security programs

Despite the popularity of free virus and malware checking programs, the best ones are paid ones. Security softwares such as McAfee Total Protection and Norton ask for money in advance, which means their security research is well funded, and it means they have a brand and income stream to protect. Such programs are easier to trust, which is why they often win security and protection awards for the services they offer.

The tools that this McAfee AntiVirus Plus program offers are nothing new. There are plenty of other virus and malware security programs that offer similar tools. This program rises or falls based on the security it provides. It all depends upon the diligent research that the developers are doing to keep the program up to date, and therefore keep the user's devices free from malware and viruses. It is fair to say that this Total Protection software currently offers a good paid service that protects mobile and desktop devices from malware and viruses.


PROS
The virus and malware database is kept up to date by the developers
It has a file shredder for full and permanent erasures
There is a money-back guarantee if the software cannot remove your virus
The Firewall is a strong and modern one

CONS

Many of the tools can be found with other paid virus and malware checkers Virus Protection Pledge (VPP) only applies to auto-renewal customers
Twitter Facebook

September 08, 2017
Presiden Joko Widodo (tengah) saat peresmian bandara baru Bandara Sultan Thaha, Jambi, Kamis (21/7). Pada Oktober, Jokowi dijadwalkan meresmikan Bandara Silangit di Medan, Sumatra Utara.

Goorkey.com, MEDAN - Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Jumat (8/9), memantau langsung perkembangan proyek peningkatan Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Sumatra Utara (Sumut), sebagai bandara internasional yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017. "Saya, Jumat, mendampingi Pak Luhut meninjau kesiapan Bandara Silangit menjadi bandara internasional yang menurut rencana akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Oktober 2017," ujar Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung di Medan, Jumat.

Luhut dan rombongan tiba di Bandara Silangit dengan menggunakan jet pribadi dari Bandara Seletar Singapura. Mengutip pernyataan Luhut, Wakil Gubernur Sumut mengatakan sudah banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Tapanuli Utara khususnya di sekitar Bandara Silangit.

Salah satu investasinya adalah di sektor perhotelan terkait dengan akan dikembangkannya Danau Toba menjadi salah satu destinasi utama Indonesia. "Pak Luhut juga menilai perlu dibenahi SDM (sumber daya manusia) di Bandara Silangit itu," katanya.

Selain itu, industri kerajinan tangan perlu ditingkatkan agar bisa menghasilkan suvenir yang bisa menarik minat beli wisatawan. "Menteri juga menegaskan agar infrastruktur jalan dari Medan menuju Bandara Silangit harus segera diperbaiki," katanya.

Wagub Sumut menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumut memang juga sangat mendukung agar Bandara Silangit menjadi bandara internasional.  "Pemprov Sumut siap memperbaiki jalan rusak kalau memang jalan provinsi," katanya. Dengan Bandara Silangit menjadi bandara internasional dan pembenahan kawasan Danau Toba maka Sumut diharapkan kebanjiran wisatawan.

Sumber : Antara
Twitter Facebook

September 07, 2017 ,

Goorkey.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mencari 2.880 putra dan putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia guna mengisi sejumlah posisi/jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun penerimaan 2017.

Berdasarkan siaran pers yang diunggah di laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, kualifikasi pendidikan yang bakal diterima dalam formasi CPNS Kemenkeu 2017 adalah Diploma Umum (D3), Sarjana (S1) dan Magister (S2). Adapun usia pelamar dari masing-masing kualifikasi pendidikan berdasarkan ijazah per 1 September 2017 yakni D3 berusia 18-23 tahun, S1 berusia 18-28 tahun dan S2 berusia 18-30 tahun.

Masa pendaftaran CPNS Kemenkeu 2017 akan dimulai pada 11 September hingga 25 September 2017 dengan cara pendaftaran online di situs pendaftaran resmi CPNS 2017, https://sscn.bkn.go.id.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada 3 Oktober di situs pengumuman resmi, http://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Untuk informasi rinci mengenai penerimaan CPNS Kemenkeu 2017, silakan klik tautan ini: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pengumuman%20Rekrutmen%20CPNS%20Kemenkeu%202017.pdf

Berikut ini rincian Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan penerimaan CPNS 2017:

1. Kementerian Keuangan: 2.880
2. Kementerian ESDM: 65 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan: 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 329
6. Kementerian Perindustrian: 380
7. Kementerian PUPR: 1.000
8. Kementerian Pariwisata: 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: 1.610
10. Kementerian LHK: 700
11. Kementerian Perhubungan: 400
12. Kementerian Luar Negeri: 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: 91
14. Kementerian Kesehatan: 1.000
15. Kementerian Pertanian: 475
16. Kementerian Sosial: 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT: 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS: 38
19. Kementerian PANRB: 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 21
21. Kementerian Sekretariat Negara: 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: 40
23. Kementerian Agama: 1.000
24. Kementerian Perdagangan: 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: 27
26. Kementerian Bidang Polhukam: 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 25
28. Kementerian BUMN: 25
29. Kementerian KUKM: 25
30. Kementerian Pertahanan: 50
31. Kejaksaan Agung: 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): 175
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN): 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): 60
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): 90
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): 87
40. Komisi Yudisial (KY): 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN): 275
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT): 60
43. Badan SAR Nasional: 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA): 225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 182
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN): 99
48. Badan Ekonomi Kreatif: 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 110
50. Badan Intelijen Negara (BIN): 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN): 212
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): 157
53. Setjen DPR: 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG): 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 299
56. Mahkamah Kontitusi (MK): 70
57. Kepolisian Republik Indonesia: 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): 25
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK): 53
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG): 26
61. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: 500
Twitter Facebook

September 07, 2017 ,

Goorkey.com, Jakarta - Informasi Menurut KEMENPAN-RB
Terdapat Update/Perubahan Berkas Pengumuman pada Tanggal 6 September 2017 Pukul 08.41 WIB untuk instansi sebagai berikut : 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Sosial. 

Beberapa instansi yang belum tersedia berkas/perubahannya,saat ini PANSELNAS BKN masih menunggu informasi dari KEMENPAN-RB.
NoInstansiTautan
1Arsip Nasional Republik IndonesiaDownload
2Badan Ekonomi KreatifDownload
3Badan Informasi GeospasialDownload
4Badan Intelijen NegaraDownload
5Badan Keamanan Laut RIDownload
6Badan Kepegawaian NegaraDownload
7Badan Kependudukan dan KB NasionalDownload
8Badan Koordinasi Penanaman ModalDownload
9Badan Meteorologi,Klimatologi & GeofisikaDownload
10Badan Narkotika NasionalDownload
11Badan Nasional Penanggulangan TerorismeDownload
12Badan Nasional Pencarian dan PertolonganDownload
13Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKIDownload
14Badan Pemeriksa KeuanganDownload
15Badan Pengawas Obat dan MakananDownload
16Badan Pengawas Tenaga NuklirDownload
17Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanDownload
18Badan Pengkajian dan Penerapan TeknologiDownload
19Badan Tenaga Nuklir NasionalDownload
20Kejaksaan AgungDownload
21Kementerian AgamaDownload
22Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNDownload
23Kementerian Badan Usaha Milik NegaraDownload
24Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDownload
25Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDownload
26Kementerian Kelautan dan PerikananDownload
27Kementerian KesehatanDownload
28Kementerian KetenagakerjaanDownload
29Kementerian KeuanganDownload
30Kementerian Koordinator Bidang KemaritimanDownload
31Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianDownload
32Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan KeamananDownload
33Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahDownload
34Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDownload
35Kementerian Luar NegeriDownload
36Kementerian PariwisataDownload
37Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDownload
38Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDownload
39Kementerian Pemuda dan OlahragaDownload
40Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDownload
41Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDownload
42Kementerian PerdaganganDownload
43Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDownload
44Kementerian PerhubunganDownload
45Kementerian PerindustrianDownload
46Kementerian PertanianDownload
47Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiDownload
48Kementerian Sekretariat NegaraDownload
49Kementerian SosialDownload
50Kepolisian NegaraDownload
51Lembaga Administrasi NegaraDownload
52Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaDownload
53Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahDownload
54Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalDownload
55Lembaga Sandi NegaraDownload
56Pemerintah Provinsi Kalimantan UtaraDownload
57Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganDownload
58Sekretariat Jenderal DPRDownload
59Sekretariat Mahkamah KonstitusiDownload
60Sekretaris Komisi YudisialDownload



Twitter Facebook

September 06, 2017 ,
Foto Ilustrasi CPNS Sistem CAT

Goorkey.com, JAKARTA - Pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap kedua untuk 60 Kementerian dan Lembaga (K/L) serta satu Pemerintah Provinsi yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

"Pendaftaran online penerimaan CPNS ini dimulai pada 6 September melalui sscn.bkn.go.id. Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi dan memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan kepada Bisnis, Rabu (6/9/2017).

Dia mengemukakan bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.

"Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja pemerintah yang efektif dan berkualitas.," katanya.

Adapun rincian K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan penerimaan CPNS 2017 sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan: 2.880
2. Kementerian ESDM: 65
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan: 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 329
6. Kementerian Perindustrian: 380
7. Kementerian PUPR: 1.000
8. Kementerian Pariwisata: 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN: 1.610
10. Kementerian LHK: 700
11. Kementerian Perhubungan: 400
12. Kementerian Luar Negeri: 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: 91
14. Kementerian Kesehatan: 1.000
15. Kementerian Pertanian: 475
16. Kementerian Sosial: 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT: 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS: 38
19. Kementerian PANRB: 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 21
21. Kementerian Sekretariat Negara: 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: 40
23. Kementerian Agama: 1.000
24. Kementerian Perdagangan: 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: 27
26. Kementerian Bidang Polhukam: 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 25
28. Kementerian BUMN: 25
29. Kementerian KUKM: 25
30. Kementerian Pertahanan: 50
31. Kejaksaan Agung: 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): 175                      
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN): 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): 60
35.  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG):  90
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI): 87
40. Komisi Yudisial (KY): 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN): 275
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT): 60
43. Badan SAR Nasional: 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA): 225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 182                  
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN): 99
48. Badan Ekonomi Kreatif: 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 110
50. Badan Intelijen Negara (BIN): 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN): 212
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): 157
53. Setjen DPR: 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG): 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 299
56. Mahkamah Kontitusi (MK): 70
57. Kepolisian Republik Indonesia: 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP): 25
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK): 53
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG): 26
61. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara: 500
Twitter Facebook

September 06, 2017

Goorkey.com, JAKARTA - Anda ingin menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara  (ASN)? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia.  Penerimaan CPNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bebas dari KKN dan tida kdipungut biaya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2017, membuka kesempatan kepada Warga Negara lndonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi (alokasi penempatan):  Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Inspektoral Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Kemudian  Pos Pengamat Gunung.
Lebih lengkap, lihat di sini: https://www.esdm.go.id

Silahkan download informasi pengumuman ini selengkapnya :
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN ANGGARAN 2017.pdf
Twitter Facebook

September 06, 2017
Peserta seleksi CPNS, mengikuti computer assisted test (CAT).

Goorkeycom, JAKARTA - Setelah berjam-jam menanti, sebanyak 1,1 juta lebih para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun penerimaan 2017 di Kemenkumham dan MA, akhirnya kini bernafas lega setelah diumumkannya hasil seleksi administrasi.

Nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut ditayangkan di 4 situs resmi pengumuman yakni www.bkn.go.id , https://cpns.kemenkumham.go.id , https://www.mahkamahagung.go.id  serta https://sscn.bkn.go.id .
Untuk mengetahui status kelulusan, para pelamar bisa mengakses ke salah satu dari ke-4 situs tersebut, terus mencocokkan nama dan kartu identitas diri atau kartu pendaftaran yang sebelumnya telah diperoleh saat melakukan pendaftaran secara online di situs pendaftaran resmi, https://sscn.bkn.go.id.

Informasi soal pengumuman kelulusan tersebut disampaikan resmi oleh pihak Kemenkumham melalui akun media sosial di Twitter dan Facebook.

Selamat bagi adik2 Sahabat Pengayoman yang telah lulus seleksi administrasi, yuk klik tautan video CPNS #Episode2, demikian pengumuman akun Twitter @Kemenkumham_RI pada 6 jam yang lalu.

Selamat bagi adik2 Sahabat Pengayoman yang telah lulus seleksi administrasi, bagi yg belum jgn sedih dulu karena masih ada seleksi CPNS di Kementerian lainnya.. Ayo tetap semangat untuk ikut membangun Negara dan Bangsa kita. Bagi yg lolos seleksi yuk simak video Tanya Jawab Seputar CPNS Kemenkumham #Episode2 dibawah ini. Jgn lupa untuk like dan share yaaa, tulis akun Kemenkumham di Facebook.

Untuk mengetahui rincian nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk formasi dokter dan sarjana, silakan klik tautan ini: DOWNLOAD

Sedangkan untuk formasi D3 dan SMA, silakan klik tautan ini: DOWNLOAD
Twitter Facebook

September 06, 2017

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) POLRI
SUMBER PELAMAR UMUM T.A. 2017 SERTA RENCANA PENEMPATANNYA
1. Rujukan:
a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
96 Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang kebutuhan pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Polri tahun 2017;
b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1478/VIII/2017
tanggal 23 Agustus 2017 tentang Rencana Kebutuhan Formasi CPNS Polri dari Sumber
Pelamar Umum T.A. 2017;
c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/905/VIII/2017
tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pengadaan Calon PNS Polri Sumber Pelamar Umum
T.A. 2017 serta Rencana Penempatan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi
kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri T.A. 2017, sebagai berikut:
a. Jabatan, kualifikasi pendidikan dan jenis formasi sebagai berikut:
1) Tabel Rekapitulasi:

Untuk Kebutuhan Formasi dan Proses Pendaftaran Download Link di Bawah ini :

DOWNLOAD
Twitter Facebook

September 06, 2017

Dalam rangka mengisi formasi pegawai tahun 2017, Kejaksaan Republik Indonesia membuka kesempatan bagi Pemuda dan Pemudi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku lihat pengumuman dan untuk mengetahui tatacara pendaftaran secara online lihat tatacara pendaftaran pada menu di samping


DOWNLOAD FILE PENERIMAAN LENGKAP DI BAWAH INI

DOWLOAD

Twitter Facebook

September 06, 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2OL7 tanggal 31 Agustus, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi kesempatan kepada
putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2OI7.

Download Pengumuman Resmi dalam Format pdf

DOWNLOAD
Twitter Facebook

September 06, 2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 89 Tahun 2017, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2017, Kementerian Sekretariat Negara
bersama-sama dengan Sekretariat Kabinet memberikan kesempatan kepada Warga Negara lndonesia
untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Pembinaan
ldeologi Pancasila.

I. JABATAN, KUALTFIKASI PENDIDTKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

  1. Lowongan Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
  2. Lowongan FormasiJabatan dan Kualifikasi Pendidikan di Lingkungan Sekretariat Kabinet
  3. Lowongan FormasiJabatan dan Kualifikasi Pendidikan di Lingkungan Sekretariat UKP-PIP


II. KRITERIA PELAMAR

l.Masing-masing jabatan diperuntukan bagipelamar dengan kriteria:
  1. cumlaude adalah pelamar lutusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi tuUnggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude /pujian pada ijasah atau transkrip nilai;
  2. Disabilitasadalahpelamaryangmenyandangdisabiltas/berkebutuhankhususdengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah Pikiran dan berdiskusi;
  3. Putra/putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang:
  • menamatkan pendidikan sekolah Dasar atau yang sederajat' sekolah Menengah pertama atau yang sederajat dan sekolah Menengah Atas atau yang sederajat di wilayahPapuadanPapuaBarat,dibuktikandenganFotokopiijazahyangdilegalisasi; atau
  • mempunyaigarisketurunanorangtua(bapak)asliPapuadanPapuaBarat,dibuktikan dengan surat Akta Kelahiran pelamar dan Fotokopi KTP bapak kandung' dan surat hubungan keluarga dari kelurahan/desa; atau

4. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a'b dan c diatas.

III. PERSYARATAN...KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN PELAMAR
1. Warga Negara lndonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat
kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
2. Per tanggal 1 September 2017 berusia minimal 18 dan maksimal 33 Tahun untuk Sarjana/S-1
dan Maksimal30 Tahun untuk Diploma lll/D-lll;
3. Bagi Pelamar Umum dan Disabilitas memiliki ijazah Sarjana/S-1 atau Diploma lll/D-lll, dengan
lndeks Prestasi Kumulatif (lPK):
a. minimal 3.00 (tiga koma nol) untuk lulusan perguruan tinggi dengan AkreditasiA; atau
b. minimal 3.25 (tiga koma dua puluh lima) untuk lulusan perguruan tinggi dengan Akreditasi
B.
4. Bagi Pelamar Putra/putri Papua dan Papua Barat memiliki ijazah Sarjana/S-'t, dengan lndeks
Prestasi Kumulatif (lPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), dari perguruan tinggi dengan
Akreditasi A atau B.
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan
hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta.
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit
TNl, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
L Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
10. Sehat jasmanidan rohani.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya
(Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang
masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan
akhir).
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

TAHAP SELEKSI

Silahkan di Download Pengumuman Resmi dalam Format pdf




MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget